Pemerintah Sarankan Telegram Buka Kantor di Indonesia

Terutama dalam proses penanganan konten negatif di layanan pesan singkat Telegram.

Senin, 17 Juli 2017 | 19:09
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi Telegram

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersiap melakukan kajian terhadap Standard Operating Procedure (SOP) guna memperlancar komunikasi .

Terutama dalam proses penanganan konten  negatif di layanan pesan singkat Telegram. SOP bisa segera diimplementasikan. SOP ini merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah setelah menerima respons dari Telegram tentang pemblokiran situs web-nya di Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Telegram, Pavel Durov, menyampaikan permohonan maaf dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo, meski mengatakan belum menerima email laporan dari Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Durov berkomitmen untuk membuka jalur komunikasi dengan Kemkominfo.

"Durov telah menindaklanjuti permintaan  Kemkominfo dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif, khusus radikalisme/terorisme,” tulis Kemenkoinfo, Rudiyantara, Senin, (17/7).

“Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov tersebut dan Kemkominfo akan menindakanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP bisa segera diimplementasikan," lanjut Rudiyantara.

Berikut bentuk tindak lanjut Kemkominfo, berupa penyiapan SOP secara teknis:

1. Kemungkinan membuat Government Channel agar komunikasi dengan Kemkominfo lebih cepat dan efisien.

2. Kemkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.

3. Kemkominfo akan meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia.

4. Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Editor : Redjo Prahananda
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%